Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang sebagai terobosan besar dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Di atas kertas, koperasi ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat usaha warga, membuka lapangan kerja, dan memutar ekonomi lokal. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kepala desa yang justru merasa berada di posisi serba sulit: dipaksa menjadi “manajer koperasi” di luar tugas utamanya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
Peran yang Bergeser, Tanggung Jawab yang Membesar
Secara normatif, kepala desa bukanlah pengelola koperasi. Koperasi memiliki struktur organisasi sendiri: rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Namun realitas di lapangan sering kali berbeda. Ketika koperasi bermasalah—mulai dari konflik internal, usaha merugi, hingga laporan keuangan tidak beres—nama pertama yang disorot publik adalah kepala desa.
Di sinilah terjadi pergeseran peran. Kepala desa tidak hanya dituntut sebagai pembina atau fasilitator, tetapi juga seolah-olah harus:
- Mengarahkan jenis usaha koperasi
- Menengahi konflik pengurus
- Menjamin keberhasilan program
- Bahkan menanggung risiko sosial dan politik jika koperasi gagal
Padahal, tugas utama kepala desa sudah sangat kompleks: mengelola pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas sosial di desa.
Antara Intervensi dan Pembiaran
Kepala desa sering terjebak dalam dilema klasik. Jika terlalu ikut campur dalam pengelolaan koperasi, ia berisiko dituding melakukan intervensi dan konflik kepentingan. Namun jika menjaga jarak dan membiarkan pengurus bekerja mandiri, ia tetap akan disalahkan ketika koperasi tidak berjalan baik.
Situasi ini menciptakan tekanan psikologis dan administratif yang tidak kecil. Kepala desa berada pada posisi “salah apa pun keputusannya”. Intervensi dianggap melanggar batas, sementara tidak ikut campur dianggap lepas tangan.
Risiko Hukum dan Moral
Yang lebih mengkhawatirkan, kegagalan koperasi desa sering kali berujung pada persoalan hukum. Meski secara struktur koperasi berdiri sendiri, publik dan aparat penegak hukum kerap mengaitkan kegagalan tersebut dengan kepala desa, terutama jika ada:
- Keterkaitan dengan dana desa
- Rekomendasi atau persetujuan kepala desa
- Penggunaan aset desa
Akibatnya, kepala desa tidak hanya menanggung risiko administratif, tetapi juga risiko hukum dan moral. Nama baik, kepercayaan masyarakat, bahkan stabilitas pemerintahan desa bisa ikut terguncang.
Masalah Kesiapan SDM dan Sistem
Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang siap mengelola koperasi secara profesional. Banyak pengurus dipilih karena kedekatan sosial, bukan kompetensi manajerial. Dalam kondisi ini, kepala desa sering dipaksa “turun tangan” agar koperasi tetap berjalan, meskipun hal tersebut bukan tugas pokoknya.
Tanpa pendampingan yang memadai, sistem pengawasan yang jelas, dan batas peran yang tegas, koperasi desa justru berpotensi menjadi beban tambahan alih-alih solusi ekonomi.
Menempatkan Koperasi pada Jalurnya
Koperasi Desa Merah Putih sejatinya adalah milik anggota, bukan milik kepala desa. Agar tidak menjebak kepala desa dalam peran ganda sebagai “manajer koperasi”, beberapa hal perlu ditegaskan:
- Pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa dan pengurus koperasi
- Penguatan kapasitas pengurus koperasi, bukan ketergantungan pada kepala desa
- Sistem pengawasan yang transparan dan kolektif, melibatkan pengawas dan anggota
- Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah dan tenaga profesional
Penutup
Ketika kepala desa harus bertindak seperti manajer koperasi, sesungguhnya ada yang keliru dalam desain dan implementasi kebijakan. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi anugerah jika dikelola secara profesional dan partisipatif. Namun tanpa kejelasan peran dan kesiapan sistem, koperasi justru berisiko berubah menjadi beban struktural dan sosial bagi kepala desa.
Pada akhirnya, keberhasilan koperasi desa tidak boleh dibebankan pada satu orang. Ia harus menjadi tanggung jawab kolektif warga desa—sebagaimana semangat koperasi itu sendiri.
