Program Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui koperasi, negara berharap terjadi perputaran ekonomi yang sehat, berbasis gotong royong, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di balik semangat besar tersebut, tersimpan satu pertanyaan krusial: siapa yang menanggung risiko ketika koperasi desa gagal berjalan?
Dalam praktiknya, kepala desa sering menjadi pihak yang paling terdampak ketika Koperasi Desa Merah Putih tidak berjalan sesuai harapan.
Kepala Desa di Posisi Paling Rentan
Secara struktural, koperasi desa memang bukan lembaga di bawah pemerintah desa. Namun secara sosiologis dan politis, kepala desa hampir selalu diposisikan sebagai figur sentral. Mulai dari tahap pembentukan, sosialisasi, penganggaran awal, hingga pengawasan moral, nama kepala desa kerap dikaitkan langsung dengan koperasi tersebut.
Ketika koperasi berjalan lancar, keberhasilan sering disebut sebagai “prestasi desa”. Tetapi ketika koperasi stagnan, merugi, atau bahkan bermasalah secara hukum, kepala desa menjadi pihak pertama yang disorot publik—baik oleh masyarakat, media, maupun aparat pengawas.
Risiko Administratif dan Hukum
Salah satu risiko terbesar dari kegagalan Koperasi Desa Merah Putih adalah implikasi administratif dan hukum. Terlebih jika koperasi tersebut bersentuhan dengan:
- Penyertaan modal dari APBDes
- Fasilitasi aset desa
- Dukungan kebijakan kepala desa
Dalam kondisi koperasi gagal, muncul potensi:
- Tuduhan salah kelola
- Dugaan pembiaran
- Bahkan tudingan penyalahgunaan kewenangan
Meski kepala desa tidak terlibat langsung dalam operasional koperasi, beban pembuktian sering kali tetap melekat padanya.
Risiko Sosial dan Politik
Selain risiko hukum, kegagalan koperasi juga memunculkan risiko sosial dan politik. Masyarakat yang menaruh harapan besar pada koperasi bisa berubah menjadi kelompok yang kecewa. Kepala desa dianggap gagal menghadirkan manfaat nyata, meski faktor penyebabnya bisa berasal dari:
- SDM pengurus koperasi yang lemah
- Kurangnya partisipasi anggota
- Model usaha yang tidak sesuai potensi desa
Dalam konteks politik desa, kegagalan koperasi dapat menjadi alat serangan dalam dinamika lokal, terutama menjelang pemilihan kepala desa.
Program Nasional, Risiko Lokal
Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan berskala nasional. Namun risikonya bersifat lokal dan personal. Kepala desa tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menolak program, tetapi tetap dituntut bertanggung jawab atas dampaknya.
Di sinilah muncul ketimpangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Kepala desa sering hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi menanggung risiko seolah-olah sebagai pengambil keputusan utama.
Kegagalan Bukan Selalu Kesalahan
Penting dipahami bahwa kegagalan koperasi tidak selalu identik dengan kesalahan kepala desa. Banyak faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan koperasi, seperti:
- Kondisi pasar
- Budaya ekonomi masyarakat
- Konsistensi pendampingan
- Kejelasan regulasi
Namun tanpa pemahaman ini, opini publik cenderung menyederhanakan persoalan dan mencari figur yang bisa disalahkan.
Perlu Perlindungan dan Kejelasan Peran
Agar Koperasi Desa Merah Putih tidak berubah menjadi “jebakan risiko” bagi kepala desa, diperlukan:
- Penegasan batas peran kepala desa dalam regulasi
- Penguatan kapasitas pengurus koperasi
- Pendampingan yang konsisten dan profesional
- Pengawasan yang adil, bukan represif
Tanpa itu semua, koperasi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru berpotensi menjadi sumber masalah baru di desa.
Penutup
Koperasi Desa Merah Putih adalah gagasan baik. Namun gagasan baik tidak otomatis menghasilkan praktik yang baik. Ketika koperasi gagal, kepala desa sering berada di garis depan risiko, meski tidak selalu memegang kendali penuh.
Karena itu, keberhasilan koperasi desa seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab bersama—negara, pemerintah daerah, pendamping, pengurus koperasi, dan masyarakat—bukan semata-mata dibebankan pada kepala desa.
