Di balik seragam sederhana yang dikenakan aparatur desa, tersimpan kisah panjang tentang pengabdian, loyalitas, dan ironi yang jarang dibicarakan secara terbuka. Mereka adalah wajah paling dekat negara dengan rakyat. Setiap hari, aparatur desa melayani urusan administrasi, sosial, pembangunan, hingga penyelesaian konflik warga. Namun ironisnya, justru masa depan merekalah yang paling tidak pasti.
Aparatur desa berada dalam posisi unik sekaligus rentan. Mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga bukan pekerja swasta. Status kepegawaian yang “abu-abu” ini menjadikan aparatur desa seolah menggantung di ruang hampa sistem ketatanegaraan. Negara memerlukan peran mereka, tetapi belum sepenuhnya memberi kepastian hukum, jaminan kesejahteraan, maupun perlindungan sosial yang layak.
Pengabdian Tanpa Kepastian
Sebagian besar aparatur desa telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Mereka menyaksikan pergantian kepala desa, perubahan regulasi, hingga dinamika politik lokal yang tak jarang menguras energi dan mental. Namun di tengah pengabdian panjang tersebut, pertanyaan mendasar terus menghantui: apa yang terjadi ketika masa tugas berakhir?
Tidak ada kepastian pensiun yang memadai. Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan perlindungan hukum sering kali bergantung pada kebijakan daerah atau kemampuan fiskal desa. Ketika terjadi konflik hukum atau kesalahan administrasi—yang kerap muncul akibat kompleksnya aturan—aparatur desa sering dibiarkan menghadapi persoalan seorang diri.
Negara Hadir Setengah Hati
Undang-Undang Desa memang mengakui keberadaan aparatur desa sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun pengakuan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak. Negara seakan hadir setengah hati: menuntut profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi enggan memberikan status dan jaminan yang sepadan.
Beban kerja aparatur desa terus meningkat, terutama sejak dana desa digulirkan dalam jumlah besar. Administrasi keuangan, pelaporan berlapis, hingga pengawasan ketat dari berbagai lembaga membuat aparatur desa bekerja di bawah tekanan tinggi. Sayangnya, tekanan ini tidak diiringi dengan peningkatan kepastian karier dan perlindungan kerja.
Ancaman Politik Lokal
Ketidakpastian masa depan aparatur desa juga diperparah oleh kuatnya intervensi politik lokal. Pergantian kepala desa kerap berimbas pada nasib aparatur. Loyalitas politik sering kali lebih menentukan daripada profesionalisme dan rekam jejak pengabdian. Aparatur desa dapat diberhentikan, dimutasi, atau dimarginalkan tanpa mekanisme perlindungan yang adil.
Dalam kondisi seperti ini, aparatur desa dipaksa memilih antara integritas dan rasa aman. Situasi ini jelas berbahaya, bukan hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.
Menata Masa Depan Aparatur Desa
Ketidakpastian masa depan aparatur desa bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada pembangunan desa dan kepercayaan publik terhadap negara. Negara harus berani mengambil langkah tegas dan konsisten untuk menata ulang status aparatur desa.
Diperlukan kepastian hukum yang jelas, sistem jaminan sosial yang layak, serta mekanisme perlindungan dari intervensi politik. Aparatur desa tidak boleh terus dibiarkan menjadi “pahlawan sunyi” yang bekerja keras tanpa jaminan masa depan.
Penutup
Di balik seragam desa yang tampak sederhana, aparatur desa memikul tanggung jawab besar atas jalannya pemerintahan di tingkat paling bawah. Jika negara sungguh-sungguh ingin membangun desa yang kuat dan mandiri, maka memastikan masa depan aparatur desa adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Sebab negara yang kuat tidak dibangun dari ketidakpastian, melainkan dari keberanian memberi keadilan dan kepastian bagi mereka yang setia mengabdi di garis terdepan pelayanan publik
