Pemerintahan Desa Batu Menyan
1. Identitas Pemerintahan
- ID Pemerintahan: Kode unik yang mengidentifikasi setiap unit pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi).
- Nama Pemerintahan: Nama resmi dari entitas pemerintahan (desa, kota, kabupaten).
- Wilayah Administratif: Wilayah administrasi yang dikelola (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi).
- Tingkat Pemerintahan: Tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
- Tahun Berdiri: Tahun pembentukan atau pembentukan ulang pemerintahan.
- Kepala Pemerintahan: Nama dan jabatan kepala pemerintahan (kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden).
2. Struktur Organisasi Pemerintahan
- Struktur Organisasi: Diagram atau deskripsi hierarki struktur pemerintahan, mulai dari kepala pemerintahan hingga unit-unit kerja di bawahnya.
- Nama Jabatan: Nama-nama jabatan di dalam pemerintahan (kepala dinas, sekretaris, staf, perangkat desa).
- Jumlah Pegawai/Perangkat: Jumlah total pegawai atau perangkat pemerintahan yang terlibat di berbagai tingkatan.
- Unit Kerja: Daftar unit-unit kerja yang ada dalam pemerintahan (misalnya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial).
- Kantor Pemerintahan: Alamat kantor pemerintahan dan data geospasial (koordinat GPS) untuk pemetaan lokasi.
3. Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan
- Tugas Pokok: Deskripsi tentang tugas-tugas pokok yang diemban oleh pemerintahan sesuai dengan tingkatannya (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional).
- Fungsi Utama: Fungsi-fungsi utama pemerintahan, seperti pengelolaan administrasi publik, perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pengelolaan lingkungan.
- Regulasi yang Berlaku: Peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan (UU Desa, UU Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah).
4. Sumber Daya Pemerintahan
- Sumber Daya Manusia (SDM): Data pegawai, perangkat desa, atau pejabat pemerintah, termasuk profil pegawai (nama, usia, kualifikasi, jabatan, pengalaman kerja).
- Anggaran Pemerintah: Data mengenai anggaran yang dikelola oleh pemerintahan, termasuk sumber pendapatan (APBN, APBD, PAD), belanja, dan pengelolaan keuangan desa atau pemerintahan daerah.
- Fasilitas dan Sarana Pemerintah: Informasi mengenai gedung, kendaraan, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas umum yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah.
5. Layanan Publik
- Jenis Layanan Publik: Daftar layanan publik yang disediakan oleh pemerintah (misalnya, pembuatan KTP, akta kelahiran, izin usaha, pengelolaan air bersih, pelayanan kesehatan).
- Prosedur Layanan: Informasi tentang prosedur, persyaratan, dan alur layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Waktu Pelayanan: Jam operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan publik.
- Data Pengguna Layanan: Statistik penggunaan layanan publik, seperti jumlah layanan yang diberikan dalam periode tertentu dan demografi pengguna.
6. Program dan Kegiatan Pemerintah
- Program Pemerintah: Data mengenai program-program pembangunan, sosial, dan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Indikator Kinerja: Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas program-program pemerintah (misalnya, tingkat kemiskinan, angka partisipasi pendidikan, cakupan layanan kesehatan).
- Laporan Pelaksanaan Program: Laporan pelaksanaan dan hasil program-program yang sudah dijalankan, termasuk evaluasi dan rekomendasi.
7. Peraturan dan Kebijakan
- Peraturan Daerah/Desa: Daftar peraturan atau kebijakan yang diberlakukan di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.
- Kebijakan Strategis: Informasi mengenai kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintah terkait pembangunan, tata ruang, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat.
- Peraturan Perundang-Undangan: Daftar peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat desa, daerah, atau nasional.
8. Partisipasi Masyarakat
- Musyawarah Desa/Masyarakat: Data tentang musyawarah desa atau rapat-rapat warga yang diadakan untuk membahas kebijakan atau program pemerintah.
- Lembaga Kemasyarakatan: Informasi mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam mendukung pemerintahan desa, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PKK, Karang Taruna.
- Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan: Mekanisme dan data partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, seperti sistem pengaduan masyarakat dan konsultasi publik.
9. Data Geospasial Pemerintahan
- Pemetaan Wilayah Pemerintahan: Data geospasial mengenai batas-batas administratif wilayah pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten).
- Koordinat Geografis: Data lokasi geografis dari fasilitas-fasilitas pemerintahan penting, seperti balai desa, kantor kecamatan, sekolah, pusat kesehatan.
- Pengelolaan Wilayah: Informasi mengenai tata ruang wilayah yang dikelola oleh pemerintahan, seperti area pemukiman, pertanian, industri, dan hutan lindung.
10. Pengelolaan Data Pemerintahan
- Sistem Informasi Pemerintahan: Sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data pemerintahan, seperti SIA (Sistem Informasi Administrasi), SID (Sistem Informasi Desa), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
- Akses Publik: Informasi mengenai akses masyarakat terhadap data pemerintahan, baik melalui website resmi, portal layanan publik, atau aplikasi mobile.
- Pelaporan dan Transparansi: Mekanisme pelaporan data kinerja pemerintah yang bisa diakses publik sebagai bentuk transparansi.
1. Tahap Persiapan
- Pembentukan Tim Pengumpul Data: Pemerintah desa membentuk tim yang terdiri dari perangkat desa dan staf administrasi yang berkompeten dalam pengelolaan data.
- Sosialisasi kepada Unit Pemerintahan Terkait: Sebelum pengumpulan data, dilakukan sosialisasi kepada unit-unit pemerintahan desa atau lembaga masyarakat desa terkait tujuan dan pentingnya metadata pemerintahan.
- Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data: Instrumen data yang digunakan, seperti formulir, aplikasi, atau kuesioner, disiapkan berdasarkan elemen metadata yang dibutuhkan (struktur organisasi, layanan publik, program, anggaran, dll.).
2. Pengumpulan Data Lapangan
- Pengumpulan Data Administratif:
- Sumber Data: Tim pengumpul data melakukan inventarisasi melalui dokumen administratif yang dimiliki oleh desa, seperti surat keputusan, laporan tahunan, anggaran, dan data kependudukan.
- Struktur Organisasi: Pengumpulan data tentang struktur organisasi pemerintahan desa dilakukan dengan meminta salinan dokumen resmi struktur organisasi, nama-nama pejabat, dan deskripsi tugas masing-masing perangkat desa.
- Peraturan Pemerintahan: Dokumen mengenai peraturan desa atau peraturan daerah dikumpulkan dari kantor pemerintahan terkait untuk memastikan peraturan yang berlaku tercatat dalam metadata.
- Pengumpulan Data Geospasial:
- Pengambilan Koordinat GPS: Tim mendokumentasikan lokasi fisik kantor desa dan fasilitas pemerintahan lainnya menggunakan perangkat GPS untuk mencatat data spasial yang akurat.
- Pemetaan Wilayah: Pemeriksaan peta administrasi untuk memastikan batas-batas wilayah desa atau kelurahan terdokumentasi dengan baik.
- Wawancara dengan Perangkat Desa dan Staf Pemerintah:
- Wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Pengumpulan data tentang kegiatan pemerintahan dan program-program yang berjalan melalui wawancara dengan penanggung jawab program.
- Observasi dan Dokumentasi:
- Pengamatan Langsung: Tim pengumpul data melakukan observasi langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana pemerintahan, seperti gedung kantor desa, ruang pelayanan publik, dan fasilitas pendukung lainnya.
- Dokumentasi Visual: Foto-foto gedung pemerintahan, ruang pelayanan, dan peralatan pendukung diambil untuk melengkapi data yang dikumpulkan.
3. Pengolahan dan Validasi Data
- Penginputan Data: Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diinput ke dalam sistem pengelolaan data (baik dalam bentuk spreadsheet atau sistem manajemen database yang lebih canggih).
- Validasi Data: Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem diperiksa kembali untuk memastikan konsistensi dan akurasinya. Validasi dilakukan melalui:
- Konfirmasi Ulang dengan Sumber Data: Memverifikasi data dengan dokumen resmi atau menanyakan ulang kepada narasumber jika terdapat data yang tidak konsisten atau kurang jelas.
- Rapat Koordinasi: Diadakan rapat dengan perangkat desa untuk memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Untuk mendukung pembangunan berbasis data, Desa Batu Menyan telah menyusun dataset yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dataset ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti demi kemajuan desa.
