Koperasi Desa Merah Putih lahir dari semangat besar negara untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dalam tataran regulasi, konsep ini tampak ideal: koperasi sebagai wadah usaha bersama, dikelola oleh masyarakat, dan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi desa. Namun, persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada regulasi. Tantangan terbesar justru muncul ketika kebijakan tersebut harus diimplementasikan di lapangan.
Regulasi yang Terlihat Matang
Secara normatif, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih telah didukung oleh berbagai aturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Desa, hingga regulasi teknis dari kementerian terkait. Regulasi ini menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, profesional, dan berbasis partisipasi anggota.
Di atas kertas, peran kepala desa bukan sebagai pengelola langsung koperasi, melainkan fasilitator, pembina, dan pengawas secara umum. Artinya, secara hukum, koperasi bukanlah “anak kandung” pemerintah desa, melainkan milik anggota koperasi itu sendiri.
Implementasi yang Tidak Sesederhana Regulasi
Masalah muncul ketika regulasi bertemu dengan realitas desa. Banyak desa belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Akibatnya, kepala desa sering kali didorong—bahkan ditekan secara moral—untuk ikut campur lebih jauh dari sekadar fasilitator.
Dalam praktik, kepala desa kerap menjadi tempat terakhir masyarakat mengadu ketika koperasi bermasalah: usaha macet, laporan keuangan tidak transparan, hingga konflik antaranggota. Meskipun secara aturan kepala desa tidak mengelola koperasi, publik tetap memandang kepala desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Kesenjangan antara Aturan dan Kapasitas Desa
Tidak semua desa memiliki kondisi yang sama. Ada desa dengan potensi ekonomi kuat, akses pasar memadai, dan SDM terlatih. Namun, tidak sedikit desa yang masih bergelut dengan persoalan dasar: rendahnya literasi keuangan, minimnya budaya usaha kolektif, dan keterbatasan pendampingan.
Ketika kebijakan koperasi diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan desa, yang terjadi adalah kesenjangan implementasi. Regulasi berjalan, koperasi terbentuk, tetapi aktivitas usaha tidak berkembang. Dalam kondisi seperti ini, koperasi berisiko hanya menjadi formalitas administratif.
Beban Implementasi di Pundak Kepala Desa
Di titik inilah kepala desa berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia dituntut menyukseskan program strategis nasional. Di sisi lain, ia harus berhati-hati agar tidak melampaui kewenangan dan terjerat risiko hukum akibat campur tangan berlebihan.
Ketika koperasi gagal, meskipun secara hukum bukan tanggung jawab langsung kepala desa, secara sosial dan politik beban tersebut tetap melekat. Kepala desa dianggap gagal membina, gagal mengawasi, bahkan dicurigai ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
Menjembatani Regulasi dan Realitas
Agar Koperasi Desa Merah Putih tidak berhenti sebagai konsep normatif, diperlukan jembatan yang kuat antara regulasi dan implementasi. Pendampingan yang konsisten, peningkatan kapasitas pengurus koperasi, serta pembagian peran yang tegas antara pemerintah desa dan koperasi menjadi kunci utama.
Lebih dari itu, kebijakan koperasi harus memberi ruang fleksibilitas bagi desa. Tidak semua desa harus memulai dengan model usaha yang sama. Penyesuaian dengan potensi lokal justru akan memperbesar peluang keberhasilan.
Penutup
Koperasi Desa Merah Putih sejatinya adalah instrumen ekonomi yang menjanjikan. Namun, tanpa implementasi yang realistis dan berpihak pada kapasitas desa, regulasi yang baik bisa berubah menjadi beban baru. Bagi kepala desa, tantangan terbesar bukan sekadar mematuhi aturan, melainkan memastikan bahwa kebijakan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat desa.
