Program Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang sebagai terobosan strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di atas kertas, koperasi ini diharapkan menjadi wadah usaha kolektif, memperpendek rantai distribusi, serta membuka lapangan kerja di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih juga memunculkan pertanyaan krusial: sejauh mana koperasi ini menjadi beban bagi APBDes dan kepala desa sebagai penanggung jawab utama pemerintahan desa?
APBDes di Tengah Tekanan Program
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejatinya disusun untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat desa, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Ketika Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai program yang “didorong” untuk segera dibentuk dan dijalankan, desa sering kali dihadapkan pada dilema anggaran.
Tidak sedikit desa yang akhirnya mengalokasikan dana desa sebagai modal awal koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kegiatan pendukung seperti pelatihan, pengadaan sarana, hingga operasional awal. Pada titik ini, APBDes mulai menanggung risiko, terutama jika koperasi belum memiliki perencanaan usaha yang matang.
Kepala Desa di Posisi Paling Rentan
Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang tidak bertindak sebagai pengurus koperasi. Namun secara moral, politik, dan administratif, kepala desa tetap menjadi pihak yang paling disorot ketika koperasi bermasalah. Terlebih jika sumber pendanaan koperasi berasal dari APBDes, maka risiko kegagalan koperasi kerap berujung pada tudingan pengelolaan dana desa yang tidak efektif.
Situasi ini menempatkan kepala desa pada posisi yang rentan. Di satu sisi, ia dituntut untuk mendukung program ekonomi desa. Di sisi lain, ia harus memastikan setiap rupiah APBDes digunakan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Risiko APBDes Jika Koperasi Gagal
Koperasi yang tidak berjalan optimal bukan sekadar masalah usaha, tetapi dapat berdampak sistemik terhadap keuangan desa, antara lain:
- Dana desa terserap tanpa hasil nyata, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas lainnya.
- Munculnya konflik sosial, terutama jika masyarakat menilai dana desa “habis” untuk koperasi yang tidak memberi manfaat.
- Risiko hukum dan pemeriksaan, karena penggunaan APBDes selalu menjadi objek pengawasan aparat pengawas internal maupun eksternal.
- Turunnya kepercayaan publik, baik kepada koperasi maupun kepada pemerintah desa.
Dalam konteks ini, koperasi yang gagal bukan hanya kegagalan ekonomi, tetapi juga kegagalan tata kelola.
Antara Investasi dan Beban Anggaran
Idealnya, dana desa yang dialokasikan untuk mendukung koperasi dipandang sebagai investasi jangka menengah hingga panjang. Namun investasi hanya layak dilakukan jika didukung studi kelayakan, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Masalahnya, banyak desa belum memiliki kapasitas tersebut. Akibatnya, alokasi APBDes untuk koperasi lebih menyerupai beban anggaran ketimbang investasi produktif. Kondisi ini semakin berat ketika koperasi dipaksakan hadir di desa yang belum memiliki potensi usaha yang jelas atau pasar yang memadai.
Pentingnya Batasan Peran APBDes
Agar Koperasi Desa Merah Putih tidak menjadi “lubang anggaran”, perlu ditegaskan batasan peran APBDes. Dana desa seharusnya:
- Digunakan sebagai stimulan, bukan penopang utama operasional koperasi.
- Difokuskan pada penguatan kapasitas dan sistem, bukan menutup kerugian usaha.
- Didukung oleh peraturan desa yang jelas, termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
Tanpa batasan ini, APBDes berisiko menjadi alat tambal sulam kegagalan usaha koperasi.
Penutup
Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa jika dikelola secara profesional dan partisipatif. Namun tanpa perencanaan matang, kejelasan peran, dan kehati-hatian dalam penggunaan APBDes, koperasi justru dapat berubah menjadi beban anggaran dan beban moral bagi kepala desa.
Pada akhirnya, keberhasilan koperasi desa bukan ditentukan oleh besarnya dana yang digelontorkan dari APBDes, melainkan oleh kualitas tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, dan keberanian untuk jujur menilai kemampuan desa itu sendiri. Jika tidak, mimpi kemandirian ekonomi desa hanya akan menjadi catatan pengeluaran dalam laporan APBDes, tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
